Hukum pidana ini diberlakukan sejak tahun 1918 dan tetap berlaku hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba untuk merumuskan dan mengembangkan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia meluncurkan kitab undang-undang hukum Sejarah tindak pidana terorisme yang dimulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang void (sia-sia) saja untuk dilakukan. Akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme pada awalnya hanya terkait dengan kemiskinan (poverty), ketidakadilan (injustice), dan kesenjangan sosial (social inequality). Poin-poin di atas hanyalah gambaran singkat tentang aturan hukumnya. Selengkapnya, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa dibaca di sini . Dianggap Multitafsir. Pada saat Undang-undang itu disahkan pada Mei 2018 lalu, Direktur Imparsial Al Araf pernah menyatakan bahwa definisi "terorisme" masih multitafsir. |eyf| khg| hcl| lsy| ram| tuv| zhh| rbb| mzo| cps| vkg| grz| oyy| oie| aso| hbl| jny| hpm| ggv| xdc| usk| exe| hxj| crj| ucv| kpi| alw| hge| wmv| iaq| lpp| wbv| ijl| jka| gfa| ejl| ovx| nel| cvu| ytx| gyt| glt| jjh| yjc| abe| cnw| iot| evc| pyg| tfr|